OPINI LINTASFLORES.COM
Oleh: Felix Baghi, SVD
Dosen Filsafat IFTK Ledalero
Kunjungan Staf Khusus Menteri ESDM kepada Gubernur NTT baru-baru ini dapat dilihat sebagai sebuah peristiwa solidaritas pemerintah. Kunjungan tersebut menyampaikan sejumlah aksi solidaritas ESDM di Flores, antara lain pemeriksaan kesehatan, trauma healing, dan pembagian sembako bagi 5.000 warga terdampak gempa.
Secara kemanusiaan, bantuan ESDM itu penting dan tidak patut diremehkan. Namun, jika dibaca secara kritis, peristiwa kunjungan tersebut terlalu cepat mengubah bencana menjadi panggung apresiasi institusional, sementara kecemasan, ketakutan, dan pertanyaan substantif warga Flores hampir tidak terdengar.
Masalah utamanya bukan pada pemberian bantuan, melainkan pada cara bantuan itu dinarasikan. Warga ditempatkan sebagai penerima belas kasihan, sedangkan Kementerian ESDM dan pemerintah daerah NTT tampil sebagai aktor utama yang “hadir”, “peduli”, dan “bergotong royong”.
Dalam konstruksi semacam ini, korban gempa menjadi latar moral bagi pencitraan kelembagaan tertentu. Penderitaan warga berfungsi untuk menegaskan kebaikan pemerintah, bukan untuk membuka evaluasi kritis mengenai mengapa masyarakat begitu rentan terhadap bencana dan bagaimana negara menjamin keselamatan mereka setelah kamera pemberitaan pergi.
Antara Bantuan dan Tanggung Jawab Negara
Pemeriksaan kesehatan, trauma healing, dan pembagian sembako yang dilakukan ESDM merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak. Tuntutan atas kebutuhan tersebut harus ditanggung oleh negara, yang dalam hal ini dilakukan melalui ESDM.
Akan tetapi, bantuan darurat tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti tanggung jawab negara yang lebih luas. Dalam situasi bencana, warga bukan hanya membutuhkan makanan dan layanan medis. Mereka juga membutuhkan informasi yang jujur mengenai risiko gempa susulan, struktur geologi Pulau Flores yang berada di kawasan Cincin Api, tempat tinggal sementara yang aman, kepastian mengenai kondisi rumah dan fasilitas publik, perlindungan bagi kelompok rentan, pendampingan psikologis yang berkelanjutan, jaminan pemulihan mata pencaharian, serta keterlibatan warga dalam menentukan bentuk rehabilitasi.
Dalam peristiwa kunjungan ESDM kepada Gubernur NTT disebutkan adanya trauma healing berupa kegiatan bercerita serta edukasi hidup sehat dan bersih. Namun, pemberitaan tersebut tidak menjelaskan siapa yang melakukan asesmen psikologis, berapa lama pendampingan berlangsung, dan bagaimana nasib anak-anak setelah kegiatan selesai. Trauma tidak selesai melalui satu kali acara.
Begitu pula bantuan sembako tidak otomatis memulihkan rasa aman warga yang setiap saat masih menunggu kemungkinan terjadinya gempa berikutnya.
Karena itu, bahasa “masa tanggap darurat” dan “proses pemulihan pascabencana” seharusnya disertai ukuran yang dapat diuji.
Berapa rumah yang rusak? Berapa sekolah dan fasilitas kesehatan yang terganggu? Apakah bangunan publik akan diperiksa berdasarkan standar keselamatan? Bagaimana mekanisme pengaduan warga?
Tanpa informasi tersebut, narasi bantuan ESDM berhenti pada seremoni dan tidak berkembang menjadi pertanggungjawaban publik.
Warga Takut, Negara Berbicara Terlalu Tenang
Apa yang disampaikan dalam perjumpaan ESDM dan Gubernur NTT bernada sangat administratif dan optimistis: “apresiasi”, “kepedulian”, “dukungan”, “gotong royong”, “kolaborasi”, dan “manfaat nyata”.
Kata-kata itu terdengar baik. Namun, kata-kata tersebut dapat menjadi problematis jika menutupi pengalaman nyata warga yang sedang cemas.
Dalam situasi trauma akibat gempa, masyarakat Flores tidak hidup dalam bahasa protokoler. Mereka hidup dalam ketakutan: tidur tidak tenang, ragu kembali ke rumah, khawatir terhadap retakan bangunan, takut kehilangan anggota keluarga, dan tidak tahu kapan keadaan benar-benar aman.
Di sinilah percakapan antara ESDM dan Gubernur NTT kehilangan dimensi etis. Mereka berbicara tentang warga, tetapi tidak memberi ruang yang cukup bagi suara warga.
Tidak ada kesaksian penyintas. Tidak ada cerita keluarga yang kehilangan rumah. Tidak ada keluhan mengenai distribusi bantuan. Tidak ada pula penjelasan apakah masyarakat Flores merasa aman atau justru semakin cemas.
Padahal, dalam pemberitaan bencana, pihak-pihak yang bertanggung jawab semestinya tidak hanya menampilkan pejabat dan jumlah bantuan, tetapi juga memulihkan martabat korban sebagai subjek yang memiliki suara, pengalaman, dan pengetahuan lokal.
Pemerintah perlu berhati-hati agar ketenangan bahasa birokrasi tidak berubah menjadi penyangkalan terhadap ketakutan publik. Menyatakan bahwa pemerintah hadir tidak sama dengan membuat warga merasa aman.
Kehadiran administratif harus dibuktikan melalui tindakan yang transparan, komunikasi risiko yang konsisten, dan perlindungan yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Flores: Pulau Bencana atau Pulau Geothermal?
Kritik menjadi lebih tajam karena lembaga yang membawa bantuan adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kementerian yang sejak tahun 2017 telah menetapkan Flores sebagai “Geothermal Island”.
Pemerintah menyebut Flores memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, sekitar 776 MW menurut salah satu publikasi ESDM, sementara kapasitas panas bumi yang telah terpasang masih jauh lebih kecil.
Di satu sisi, negara melihat Flores sebagai ruang strategis bagi energi panas bumi, cadangan mineral, dan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, ketika terjadi bencana, Flores tampil sebagai wilayah yang harus menerima bantuan kemanusiaan.
Kontras ini menimbulkan pertanyaan mendasar:
Apakah Flores terutama dilihat sebagai komunitas warga yang berhak atas keselamatan, atau sebagai kawasan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi bagi kepentingan nasional?
Persoalannya bukan berarti bantuan ESDM tidak relevan. Justru karena ESDM memiliki mandat teknis di bidang energi dan sumber daya mineral, keterlibatannya di Flores seharusnya melampaui sekadar pembagian sembako.
Kementerian ESDM perlu menjelaskan hubungan antara pengetahuan geologi, pemetaan risiko, pembangunan infrastruktur energi, dan keselamatan masyarakat.
Flores disebut memiliki potensi panas bumi di banyak titik. Namun, potensi geologis tidak boleh diterjemahkan semata-mata menjadi peluang investasi. Ia harus disertai penilaian risiko, konsultasi publik, perlindungan lingkungan, dan jaminan bahwa masyarakat lokal tidak hanya menerima dampak, sementara keuntungan energi mengalir ke luar daerah.
Istilah “Flores Geothermal Island” sendiri perlu dibaca secara kritis. Sebutan tersebut dapat menjadi kebanggaan, tetapi juga dapat mereduksi Flores menjadi objek energi.
Pulau Flores bukan sekadar reservoir panas bumi. Pulau Flores adalah ruang hidup masyarakat, tempat adat, tanah pertanian, kawasan ekologis, dan wilayah yang kini dihuni oleh warga yang sedang mengalami trauma bencana. Karena itu, agenda energi tidak boleh mendahului agenda keselamatan manusia.
Bantuan ESDM: Solidaritas atau Legitimasi?
Bantuan ESDM untuk korban gempa Flores di beberapa tempat memperlihatkan bagaimana pesan bantuan dapat sekaligus menjadi legitimasi moral.
Menteri ESDM dan jajaran kementerian digambarkan sebagai pihak yang peduli. Gubernur tampil sebagai pemimpin yang menyampaikan terima kasih. Masyarakat menjadi penerima manfaat.
Struktur berpikir dan pemberitaan seperti ini menghasilkan narasi yang hampir tanpa konflik.
Tidak ada pertanyaan tentang kecukupan bantuan, ketepatan sasaran, potensi tumpang tindih program, atau mekanisme pengawasan distribusi. Padahal, solidaritas yang sejati tidak membutuhkan pujian berlebihan. Ia membutuhkan keterbukaan.
Pemerintah dapat mengatakan bahwa bantuan diberikan, tetapi sekaligus menjelaskan keterbatasannya. Pemerintah dapat menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ESDM, tetapi tetap menuntut data, jadwal, standar pelayanan, dan evaluasi.
Dalam kondisi bencana, kritik bukan tindakan tidak berterima kasih. Kritik justru merupakan bentuk kepedulian agar bantuan tidak berubah menjadi simbolisme politik.
Pernyataan bahwa kegiatan akan menjangkau 5.000 orang juga perlu diuji secara kritis. Angka tersebut memang menunjukkan skala program, tetapi angka tidak dengan sendirinya menunjukkan keadilan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang menentukan penerima? Apakah 5.000 orang itu mencakup kelompok yang paling rentan? Apakah warga di wilayah terpencil memperoleh akses yang sama? Apakah distribusi bantuan dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan atau sekadar kemudahan lokasi? Tanpa jawaban, angka 5.000 dapat berfungsi sebagai statistik legitimasi, bukan indikator keberhasilan pemulihan.
Yang Seharusnya Dituntut dari ESDM
Dalam konteks bencana Flores sekarang, ESDM semestinya menjalankan agenda kemanusiaan sekaligus agenda akuntabilitas teknis. Setidaknya ada beberapa hal yang patut dituntut: menyampaikan informasi geologi dan risiko gempa dalam bahasa yang mudah dipahami warga; mendukung audit keselamatan bangunan publik dan fasilitas energi; memastikan infrastruktur listrik dan pelayanan kesehatan tetap berfungsi dalam situasi darurat; menjelaskan apakah wilayah pengembangan panas bumi telah memperhitungkan kerentanan sosial dan ekologis; melibatkan masyarakat adat, pemerintah desa, akademisi, dan kelompok penyintas dalam pengambilan keputusan; membuka data mengenai manfaat ekonomi, risiko, kompensasi, dan dampak proyek energi; serta menghubungkan bantuan darurat dengan program pemulihan jangka panjang, bukan hanya acara seremonial.
ESDM sebelumnya juga terlibat dalam pengiriman bantuan teknis, termasuk genset untuk fasilitas kesehatan di sejumlah kabupaten terdampak. Bantuan semacam itu memiliki nilai praktis yang jelas. Namun, nilai tersebut akan lebih kuat jika disertai laporan terbuka mengenai lokasi penerima, kondisi fasilitas, durasi penggunaan, dan rencana setelah masa darurat berakhir.
Dari Citra Kepedulian ke Keadilan Bencana
Akhirnya, informasi mengenai bantuan kemanusiaan dari pihak ESDM boleh disampaikan. Namun, informasi tersebut lemah sebagai narasi publik yang kritis jika terlalu memusatkan perhatian pada pejabat, institusi, dan ekspresi terima kasih, sementara suara penyintas, rasa takut warga, serta problem ketimpangan struktural tidak memperoleh tempat yang layak.
Di tengah situasi gempa, warga Flores tidak hanya membutuhkan negara yang datang membawa sembako. Mereka membutuhkan negara yang menjelaskan risiko, menjamin keselamatan, mendengar suara mereka, dan tidak memandang pulau mereka hanya sebagai sumber panas bumi dan mineral.
Bantuan adalah kewajiban kemanusiaan. Tanggung jawab negara adalah kewajiban terhadap warganya. Keselamatan adalah kewajiban konstitusional. Sementara itu, keadilan ekologis dan partisipasi warga merupakan syarat agar pembangunan energi tidak berubah menjadi bentuk baru ekstraksi. Karena itu, pertanyaan yang paling penting bukan sekadar: “Berapa banyak bantuan yang dibawa ESDM?”
Melainkan:
“Apakah kehadiran ESDM membuat warga Flores lebih aman, lebih berdaya, dan lebih dihormati sebagai subjek, atau hanya membuat negara tampak hadir di tengah bencana?”
