Seruan Pastoral Hari Kebangkitan Nasional 2026 Menyoroti Papua, Demokrasi, Ketimpangan Sosial dan Krisis Ekologi
JAKARTA, LINTASFLORES.COM – Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengeluarkan seruan moral yang kuat kepada pemerintah dan seluruh elemen bangsa dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Melalui Seruan Pastoral bertajuk “Bangkit Bersama dalam Pengharapan”, para uskup Indonesia mengingatkan bahwa pembangunan bangsa tidak boleh mengabaikan martabat manusia, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap masyarakat adat.
Dalam PRESS RELEASE: Bangkit Bersama dalam Pengharapan, yang ditandatangani Ketua KWI Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC dan Sekretaris Jenderal KWI Mgr. Adrianus Sunarko, OFM pada 20 Mei 2026 itu, para uskup menyampaikan keprihatinan mendalam atas berbagai persoalan yang sedang dihadapi Indonesia, mulai dari kemiskinan, ketimpangan sosial, krisis demokrasi, kerusakan lingkungan, hingga konflik berkepanjangan di Papua. Yang paling menarik, KWI secara khusus memberikan perhatian serius terhadap situasi di Tanah Papua.
Papua Masih Menanggung Luka Bangsa
Menurut KWI, Indonesia tidak boleh menutup mata terhadap luka panjang yang masih dirasakan masyarakat Papua. Kekerasan, ketakutan, trauma sosial, dan rendahnya rasa saling percaya yang berlangsung selama bertahun-tahun telah meninggalkan luka batin yang mendalam bahkan lintas generasi.
Dalam bahasa yang tegas namun penuh keprihatinan, para uskup mengingatkan bahwa Papua bukan sekadar persoalan pembangunan fisik ataupun keamanan negara. Papua adalah persoalan kemanusiaan. Papua adalah wajah Indonesia yang sedang mencari keadilan.
Papua adalah bagian dari rumah bersama yang membutuhkan perhatian, kejujuran, dan keberanian untuk mendengar suara mereka yang selama ini hidup dalam bayang-bayang konflik.
Karena itu, KWI menegaskan bahwa pendekatan keamanan semata tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan persoalan Papua.
Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi, dialogis, partisipatif, dan menghormati sejarah, budaya, serta hak-hak masyarakat setempat. Pesan ini menjadi salah satu poin paling kuat dalam seruan pastoral tersebut.
Di tengah berbagai operasi keamanan dan proyek pembangunan yang terus berjalan di Papua, KWI justru mengajak bangsa Indonesia untuk membangun ruang dialog yang tulus sebagai jalan menuju rekonsiliasi.
Kritik terhadap Pembangunan yang Mengorbankan Masyarakat Adat
Tidak hanya berbicara tentang Papua, KWI juga menyoroti arah pembangunan nasional yang dinilai harus lebih berpihak kepada rakyat kecil.
Para uskup mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi, investasi, ketahanan pangan, maupun hilirisasi industri memang penting bagi masa depan bangsa. Namun semua itu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan masyarakat adat, petani kecil, nelayan, maupun kelompok rentan lainnya.
Dalam rilis tersebut, KWI bahkan secara eksplisit menyinggung proyek panas bumi di Flores dan proyek food estate di Papua sebagai contoh pembangunan yang perlu dievaluasi secara kritis apabila dijalankan tanpa konsultasi yang transparan dan partisipasi masyarakat.
Pesan ini tentu relevan bagi masyarakat Flores yang dalam beberapa tahun terakhir terlibat dalam berbagai perdebatan mengenai proyek geothermal di sejumlah wilayah.
Menurut KWI, pembangunan yang dipaksakan dari atas tanpa mendengarkan suara masyarakat berpotensi menimbulkan konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan hilangnya kepercayaan publik.
“Pembangunan harus menghormati hak-hak masyarakat adat dan menjaga kelestarian lingkungan,” demikian semangat yang ditegaskan para uskup dalam seruan tersebut.
Demokrasi yang Mulai Kehilangan Ruang Dialog
Selain persoalan Papua dan pembangunan, KWI juga menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi Indonesia. Para uskup menilai ruang dialog publik semakin menyempit. Perbedaan pendapat sering kali berubah menjadi permusuhan. Kritik dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari kecintaan terhadap bangsa.
KWI mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat harus dibangun di atas penghormatan terhadap hukum, kebebasan berekspresi, dan partisipasi masyarakat.
Para Uskup juga mengingatkan agar Indonesia tidak tergelincir ke dalam praktik otoritarianisme, militerisme, maupun sentralisasi kekuasaan yang berlebihan. Lebih jauh lagi, para uskup menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu.
Jangan sampai orang yang tidak bersalah justru menjadi korban, sementara mereka yang seharusnya bertanggung jawab lolos dari proses keadilan.
Flores dan Papua dalam Satu Nafas Perjuangan
Menariknya, dalam seruan tersebut KWI menempatkan Flores dan Papua dalam satu konteks yang sama, perjuangan menjaga martabat manusia dan keutuhan ciptaan.
Ketika menyinggung proyek panas bumi di Flores dan proyek pangan di Papua, KWI sesungguhnya sedang mengingatkan bahwa pembangunan harus selalu menempatkan manusia sebagai pusat perhatian.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti jika masyarakat kehilangan tanahnya. Investasi besar tidak akan membawa kesejahteraan jika rakyat kecil tersingkir dari ruang hidupnya. Dan pembangunan tidak dapat disebut berhasil apabila meninggalkan luka sosial dan kerusakan lingkungan.
Bangkit dengan Harapan, Bukan dengan Ketakutan
Pada akhirnya, seruan pastoral KWI bukan sekadar dokumen gerejawi. Ia adalah suara hati yang mengajak bangsa Indonesia kembali pada cita-cita awal kebangkitan nasional.
Bahwa Indonesia dibangun bukan hanya oleh kekuatan politik dan ekonomi, melainkan oleh solidaritas, gotong royong, dan keberanian moral untuk membela mereka yang lemah.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, meningkatnya ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan konflik yang belum terselesaikan, KWI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk membangun masa depan dengan harapan, bukan ketakutan.
Sebab bangsa yang besar bukanlah bangsa yang berhasil membangun gedung-gedung tinggi dan proyek-proyek raksasa.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mendengar jeritan rakyat kecil, merangkul mereka yang tersingkir, dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang ditinggalkan dalam perjalanan menuju Indonesia yang adil dan bermartabat.
“Papua membutuhkan dialog. Flores membutuhkan keadilan ekologis. Indonesia membutuhkan keberanian untuk kembali menempatkan manusia sebagai tujuan utama pembangunan.”
