PROVINSI NTT: PERDAGANGAN MANUSIA DAN PEREMPUAN (Oleh : Jivansi Helmut)

Jivansi Helmut
Jivansi Helmut

Laporan yang belum terlalu lama (Sabtu, 8 November 2014) yang termuat dalam media lokal, Pos Kupang (PK), menunjukkan bahwa NTT sebagai salah satu provinsi di Indonesia menduduki posisi pertama untuk kasus perdagangan manusia. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda NTT, Endang Sunjaya, lantaran meningkatnya jumlah kasus human Trafficking di Jawa dan daerah lainnya di Indonesia, korbannya dari NTT. Laporan tersebut tentunya menjadi pukulan yang begitu teramat sakit sebab NTT sendiri sedang berusaha untuk mengatasi fenomena tersebut. Penegasan yang sama pun kembali muncul ke permukaan oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya (PK: Jumat, 9 Januari 2015). Beliau menegaskan bahwa “kasus human trafficking menempatkan NTT pada posisi pertama di Indonesia yang membutuhkan penanganan luar biasa”. Kedua penegasan tersebut sebenarnya menyampaikan suatu keprihatinan yang begitu mendalam terhadap fenomena perdagangan manusia serentak mencari cara untuk menuntaskannya. Tidak hanya itu; informasi lainnya menyebutkan bahwa banyak kaum perempuan yang menjadi korban utama dari praktik perdagangan manusia tersebut (PK: 26 Januari 2015, hal. 4). Informasi tersebut tentunya memperburuk luka yang telah ada sebelumnya. Lantas kita pun bertanya tentang hal utama yang melatarbelakangi praktik perdagangan manusia tersebut; dan mengapa NTT menjadi lahan utama dalam pemeliharaan dan pengembangan praktik tersebut ? Selain itu, pertanyaan lainnya adalah mengapa kaum perempuan begitu rentan dengan praktik perdagangan manusia tersebut?

NTT dan Term “Satu”

Tanggal 20 Desember 2015 yang lalu, Provinsi NTT genap berusia 57 tahun. Dan sebentar lagi, tepatnya di tahun 2016 ini, Provinsi NTT akan memasuki usia yang ke-58. Beragam kisah tentunya turut mewarnai perjalanan hidup tanah tercinta, Provinsi NTT. Ada kisah yang dianggap mengharukan lantaran berbagai tragedi yang tak pernah diharapkan kedatangannya bertamu bahkan menetap di tanah NTT. Katakan saja tragedi pembunuhan dan pelecehan seksual yang gencar dibicarakan belakangan ini. Selain itu, ada juga kisah yang cukup membahagiakan lantaran telah sukses mendulang berbagai prestasi dalam banyak hal, termasuk berprestasi dalam kasus perdagangan manusia.

Untuk kasus perdagangan manusia, Provinsi NTT menduduki rangking satu atau pertama (PK: Sabtu, 8 Desember 2014). Prestasi yang disebutkan terakhir tersebut tentunya patut untuk diberi apresiasi yang cukup besar serentak melahirkan suatu keprihatinan yang begitu mendalam. Bagaimana tidak? Kebanyakan orang tentunya merasa bahagia manakala dirinya dilekatkan dengan term “satu” atau “pertama”. Term “satu”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti bilangan pertama, benda yang hanya itu saja tak ada yang lain, tak ada sekutunya, tidak menghitung beberapa. Dengan demikian, subjek yang dilekatkan dengan term satu tersebut adalah bentuk penegasan yang menyatakan bahwa tak ada yang lain di luar subjek itu sendiri yang mampu melakukan sesuatu secara sempurna seperti yang telah dilakukan subjek tersebut. Oleh karena itu, kita tentunya bangga dengan Provinsi NTT tatkala kita merujuk pada defenisi yang diberikan tentang term “satu”. Akan tetapi, kebanggaan tersebut ternyata diekori oleh suatu keprihatinan yang begitu mendalam lantaran rujukan dari term “satu” tersebut yang mengarah pada hal yang sama sekali tidak diharapkan, yakni sebagai Provinsi yang juara dengan kasus perdagangan orang. Meminjam kalimat Silvi M Mongko Pr, sebagai Provinsi yang seringkali menjuarai berbagai turnamen kejahatan “sistemik dan masalah sosial kemanusian, seperti halnya perdagangan manusia.

Hal ini memang memprihatinkan dan sungguh mengerikan karena memang tidak sedap untuk didengar. Dalam bahasa yang dipakai oleh Silvi M Mongko Pr sebagai prestasi yang “memalukan”. Mengapa tidak? Perdagangan manusia adalah persoalan yang amat serius karena objek yang diperdagangkan dalam hal ini adalah manusia. Manusia sejatinya mempunyai martabat yang teramat luhur karena diciptakan secara berbeda dari ciptaan Allah lainnya dan sangat unik. Lebih dari pada itu, manusia diciptakan seturut “gambar” dan “rupa” Allah sendiri. Dengan demikian keberadaan manusia sebenarnya patut untuk dihargai karena kehadirannya merupakan tanda atau representase dari Allah sendiri. Tetapi toh kenyataan yang tergambar sekarang ini adalah Provinsi NTT menjadikan manusia lainnya sebagai objek yang patut untuk diperdagangkan. Anehnya lagi prestasi yang berbau negatif tersebut tetap dipelihara dan dibiarkan berkembang. Buktinya hingga kini praktik perdagangan manusia masih saja terjadi di provinsi NTT dan bahkan semakin tinggi.

Dalam proses mencari atau menemukan rujukan yang positif dari term “satu” yang dilekatkan pada tubuh Provinsi NTT, kita tentunya sepakat untuk memerangi hal ini bersama-sama. Upaya bersama tentunya sangat dibutuhkan agar rujukan negatif yang mengekori rasa bangga kita akan Provinsi NTT sebagai Provinsi yang berprestasi, sedapat mungkin diputusi.

Provinsi NTT: Lahan Utama Perdagangan Manusia (perempuan)

p

Tetap diakui bahwa ada upaya untuk mencegah agar praktik perdagangan manusia tersebut dapat dilenyapkan. Ada sederetan peraturan yang berusaha untuk memerangi hal tersebut. Dalam UU No. 21 Tahun 2007 misalnya, dengan lantang bersuara tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Namun, semua upaya yang digalangkan tetap saja tak berhasil atau nihil dan malahan semakin menjadi-jadi. Banyak orang, khususnya perempuan yang menjadi korban praktik perdagangan manusia ini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Dan mengapa perempuan begitu rentan dengan praktik perdagangan manusia?

Tidak sedikit orang mengatakan bahwa praktik perdagangan manusia ini timbul karena beberapa persoalan, seperti persoalan kemiskinan dan pendidikan yang tidak memadai. Lebih daripada itu, praktik perdagangan manusia ini timbul karena kurangnya informasi bahwa adanya oknum-oknum (perekrut) tetentu yang berusaha untuk memperdagangkan sesamanya. Berhadapan dengan situasi yang demikian, sekelompok kaum berduit (perekrut) hadir dan berusaha untuk memanfaatkan situasi yang ada untuk meraup keuntungan yang tentunya tidak sedikit. Mereka dengan pintar melancarkan aksinya dengan cara mengiming-imingi korban dengan tawaran yang begitu menggiurkan berupa gaji yang besar, jaminan hidup yang layak, dan lain sebagainya. Karena itu, banyak orang yang merasa tertarik untuk mengikuti tawaran yang dipromosikan tanpa mengkritisinya terlebih dahulu. Padahal di balik itu ada racun yang mematikan untuk seumur hidup mereka (PK:Sabtu, 6 Desember 2014, hal. 4). Kondisi yang sedemikian tergambar, paling banyak terjadi pada kaum perempuan. Keberadaannya sebagai kaum perempuan seringkali dianggap sebagai korban yang patut untuk diperdagangkan. Dengan rasa bahasa yang sedikit lain, kaum perempuan diperlakukan seperti barang dagangan yang patut diperjualbelikan (PK: 26 Januari 2015, hal. 4). Keadaan tersebut tentunya secara tidak langsung menegasikan keberadaan kaum perempuan sebagai pribadi yang bermartabat luhur. Namun, sadar atau tidak, keadaan tersebut bukan tanpa dasar yang kuat. Akan tetapi punya akarnya dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, terutama berkaitan dengan konsepnya tentang gender. Konsep tentang gender tersebut memaknai keberadaan perempuan sebagai pribadi yang menempati posisi kedua setelah laki-laki. Kedudukan perempuan yang dipandang lebih rendah daripada laki-laki menjadikan perempuan mudah dan layak untuk ditempatkan pada posisi korban dalam aneka persoalan yang terjadi, termasuk korban perdagangan manusia (Willy Gaut, Jurnal Ledalero, vol. 13, No.1 Juni 2014). Analisis sederhana yang dibuat oleh Willy Gaut membuat kita sadar bahwa kita merupakan bagian dari tradisi masyarakat yang telah ikut melukai kesetaraan martabat yang mendatangkan penderitaan bagi kaum perempuan. Kita seringkali dengan tidak sengaja ikut memupuk sikap paternalitis yang memperkuat dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan. Dengannya praktik perdagangan manusia dengan menempatkan perempuan sebagai objek utama perdagangan begitu sulit untuk dilenyapkan.

Sebuah Solusi

Sebuah solusi sederhana yang bisa saya sumbangkan berhadapan dengan persoalan tersebut adalah dengan mengadakan sosialisasi. Solusi yang saya sumbangkaan ini tentunya tidak bermaksud untuk menghakimi perjuangangan yang telah digalakkan sebelumnya sebagai sesuatu yang sia-sia, tetapi penting bagi saya agar kita bisa menyentuh akar persoalan secara langsung, yakni masyarakat itu sendiri. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan menyerukan “STOP” perdagangan manusia mesti perlu diadakan. Sosialisasi tersebut diperlukan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya merngubah pola pikir dan penilaian mereka terhadap keberadaan kaum perempun dan laki-laki yang cendrung diwarnai dengan ketimpangan. Jika masyarakat sadar, praktik perdagangan manusia ini tentunya dapat dihapuskan, terutama dalam hubungannya dengan kerentanan kaum perempuan dalam praktik tersebu.

Uraian singkat di atas, kiranya dapat membantu kita dalam menjawabi kebingungan kita tentang kerentanan perempuan dalam perdagangan manusia. Arus umum sejatinya memang memperlihatkan bahwa kaum perempuan lebih cendrung menempati posisi korban yang layak untuk diperdagangkan. Hal ini mendapat bentuknya yang amat kuat dari konsep masyarakat itu sendiri tentang gender. Konsep masyarakat tentang gender memperlihatkan bahwa kaum perempuan tidak lagi dipandang sebagai pribadi yang memiliki martabat luhur sebagai “gambar” dan “rupa” Allah. Akan tetapi lebih dilihat sebagai barang dagangan yang patut untuk diperjualbelikan.

Berbekal kesadaran seperti itu saya menilai bahwa masyarakat provinsi NTT secara tidak langsung sudah ikut membenarkan praktik tersebut. Karena itu saya mengajak kita semua, baik pribadi maupun bersama-sama, untuk mengubah sikap dan corak berpikir kita yang telah diwarnai dengan banyak ketimpangan. Seruan ini setidaknya mampu menjadi salah satu solusi yang tepat untuk kita dalam menghapaus praktik perdagangan manusia, terutama dalam kaitannya dengan kerentanan kaum perempuan dalam praktik tersebut.

*Oleh: Jivansi Helmut
*Wartawan Flores Editorial, asal Wae Mbeleng-Manggarai, yang sedang belajar di Maumere

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

0 komentar

  1. Terimakasi…kawan atas artikelnya.
    setelah saya membaca artike ini,kembali saya merenungkan sebagai orang NTT.apa yg menjadi sebap hingga perai rangking satu “perdaganga manusia”ini tetap ada di tangan NTT??
    Tentu…solusi “mensosialisai”
    Memeberi pemahama kepada masyarakat”tentang dampak perdaganga manusia”dengan modus perekrutan karyawa. itu penting.
    Tetapi tak kala penting solusinya adalah
    membangun SDM,menciptakan lapangan pekerjaan.karena sumber persoalan ini terjadi itu dari faktor ekonomi.tidak punya lapangan pekerjaan/pengangguran merupakan salah satu faktornya.
    bagaimana langka pemerinta NTT
    Dengan melihat salah satu faktor diatas?? “pengangguran”
    Mungkin menurut pemahaman saya jika lapangan pekerjaan di NTT banyak dengan penghasilan yang cukup.mungkin NTT bisa berubah peringkatx mungkin dapat pringkat 10.karena modus yang digunakan adalah mencari karyawan…sehingg yg melamar atau di rekrut ya ….para pengangguran.
    terimakasih.