BORONG, FE. Masyarakat desa Compang Kantar, Kecamatan Ranamese , Kabupaten Manggarai Timur – Flores Nusa Tenggara Timur, mempertanyakan kebijakan pengelolaan dana desa yang dilakukan secara sepihak oleh kepala desa Compang Kantar, Gregorius Nahar.
Rudi Haryono, salah seorang warga Compang kantar, kepada floreseditorial.com mengatakan “Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa(BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisamenyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggung jawaban keuangan yang dilakukannya.
Lebih lanjut Rudi menuturkan ” Tetapi hal tersebut tidak terjadi didesa Kami , kepala desa tidak melakukan musyawarah atau sejenisnya untuk berdiskusi dengan masyarakat terkait peruntukan apa – apa saja nantinya dana desa ini digunakan, sehingga kepala desa cendrung mengambil kebijakan sesuai keinginannya sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan uregen yang sudah dibutuhkan desa, dan tidak transparan.
p
Hal senada diutarakan oleh Edilfridus , saat diwawancarai media ini dikediamannya Fridus menuturkan ” Berdasarkan informasi yang kami dengar, desa kami sudah menerima dana desa empat ratus juta lebih, tetapi peruntukannya untuk membangun Balai desa dan Pustu, makanya ini menjadi aneh, kepala desa memutuskan membangun Balai desa, sementara Kantor desa saja belum ada, ada yang bilang, dana desa itu digunakan membangun Pustu, kan ini menjadi aneh, Pustu itu seharusnya dibangun oleh pemerintah, karena penetapan status, Pustu, Puskesmas ataupun rumah sakit itu ditetapkan oleh pemerintah ujar Elfidus
Hingga berita ini diturunkan, media belum berhasil mengkonfirmasi kepala BPMD manggarai Timur, untuk mengklarifikasi terkait persoalan ini // Kontributor: AK.FE-01
