Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hari ini menggelar acara halaqoh rakyat bersama ratusan kyai dan ulama dari seluruh nusantara. Acara ini digelar untuk meminta masukan dari para ulama terkait rancangan dan revisi sejumlah undang-undang.
“Demokrasi saat ini sedang memasuki masa suram, jangan mimpi jadi pemimpin jika tidak punya cukup uang, sehingga ke depan demokrasi hanya dimiliki oleh pemilik modal ,” ujar Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar di Hotel Best Western, Kemayoran, Jakarta, Senin, 28 November 2016. “Untuk itulah pertemuan ini digagas untuk menentukan positioning kita (PKB), untuk meminta masukan dari para ulama,” tambahnya.
Dikutip dari laman resmi PKB, sebanyak 250 kyai dan ulama akan diajak untuk duduk bersama membahas dan mengkaji beberapa persoalan bangsa. Berbagai persoalan yang dibicarakan nantinya akan dibawa oleh fraksi PKB di DPR. Para ulama juga sekaligus diminta untuk mendoakan keselamatan bangsa.
Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan hari ini, yaitu menimbang ulang relevansi GBHN (Garis-Garis Haluan Negara), RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB), RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren, hingga revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Muhaimin juga memandang bahwa saat ini demokrasi Indonesia saat ini sudah cenderung identik dengan demokrasi liberal. Semua orang, menurutnya, boleh berbicara apa saja saat ini tanpa aturan. “Untunglah kemaren ada kasus Pak Ahok yang bisa kita jadikan pelajaran bahwa berbicara itu tidak bisa semaunya,” tambahnya.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, menurut Muhaimin, perlu ada peninjauan kembali terhadap UUD (Undang-Undang Dasar) yang saat ini berlaku. Muhaimin merasa perlu ada kajian untuk kembali lagi ke UUD 1945. “Kalau perlu amandemen UU kenapa tidak,” tutup Muhaimin.
FAJAR PEBRIANTO|JH // msn
p
