BORONG, FE. Kisruh terkait polemik sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang membahas Pandangan Umum Fraksi atas nota pengantar RAPERDA(Rencana Peraturan Daerah) Perubahan APBD tahun 2016 dan penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Nota pengantar 7 buah RAPERDA yang di ajukan oleh Pemerintah Manggarai Timur yang di lanjutkan dengan jawaban tertulis Pemerintah terhadap ke dua agenda tersebut.Dan kesepakatan akhir dari sidang tersebut berubah dimna Materi sidang tidak di bacakan dan di ganti dengan saling tukar antara Penyampaian Pandangan Politik Fraksi Fraksi di ruang sidang Dewan dengan penyampaian jawaban tertulis dari Pemerintah Daerah.
Membuat Ketua PKB Kabupaten Manggarai Timur Yang juga Anggota DPRD Propinsi NTT angkat bicara, melalui sambungan telv kepada floreseditorial.com Hans menuturkan “Mekanisme didewan itu tergantung pimpinan sidang, yang pastinya ada penawaran keanggota paripurna untuk dibacakan atau tidak, kalau anggota paripurna 50 + 1 mengatakan diserahkan saja maka itu sah, yang paling penting isi pandangan masing – masing fraksi itu jelas dan tidak diabaikan oleh pemerintah.
Sementara Niko Martin yang merupakan Mantan Anggota DPRD dari partai PDI-P kepada floreseditorial mengatakan, mekanisme sidang dewan sangat keliru kalau dikatakan tergantung pimpinan dewan. Pertanyaannya untuk apa ada Tatib kalau seperti itu? Lebih lanjut Niko menuturkan bahwa proses sidang di DPR/DPRD operasionalnya diatur dalam tata tertib DPR/DPRD.
p
Salah seorang tokoh Muda Borong EM kepada floreseditorial.com mengatakan, jika argumentasinya seperti itu, maka lembaga dewan yang terhormat sudah tidak memilki Jiwa, memang kita akui di DPRD itu kalau 50 orang mengatakan air laut rasa nya Manis dan cuma 1 orang mengatakan rasanya Asin, maka yang benar adalah air laut terasa Manis, tetapi air laut yang rasanya asin itu merupakan kebenaran realita walaupun cuma disuarakan oleh 1 orang.
Tujuan Tatib adalah untuk mengurangi resiko pilihan seperti itu, kalau untuk rakyat saja sudah malas padahal cuma membaca, bagaiman bisa berpikir tentang rakyat yang setiap hari berjalan dijalan jelek. Kalau sudah malas urus rakyat mending partai melihat kader kader seperti ini dan lakukan PAW saja (Pergantian antar waktu, Red) ujarnya.
Sebelumnya pengamat Politik Nasional Boni Hargens Kepada FE menyesalkan sikap DPRD matim, menurutnya sangat tidak elok jika Sikap DPRD seperti itu dalam paripurna.
