Bupati dan DPRD Matim Didesak Untuk Panggil PLT Kadis Perhubungan Matim

Borong, FE. Kisruh Mobil DAK  yang disinyalir terdapat banyak dugaan manipulasi data dan banyak didapatkan Oleh pengusaha – pengusaha didalam Kota Borong, membuat Warga mendesak Bupati dan DPRD Manggarai Timur agar segera memanggil PLT kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur , untuk segera dievaluasi dan meminta pertanggung jawaban serta penjelasan terkait Program dan Kegiatan Bantuan Mobil DAK yang digunakan di Manggarai Timur.

Markus Andi, kepada media ini (08/12) mengatakan ” Selama ini, DInas perhubungan tidak pernah memberikan informasi yang jelas tentang siapa – siapa saja yang boleh mengusulkan untuk mendapatkan bantuan Mobil DAK tersebut, apa – apa saja persyaratannya dan diperuntukan untuk daerah mana, serta digunakan untuk apa saja Mobil ini, Coba perhatikan dengan baik, banyak mobil ini digunakan untuk kepentingan Pribadi mereka yang mendapatkan Mobil, ada yang pakai muat pasi, ada yang pakai muat barang pribadi  dari Toko ke pasar, dan nampak cuma mensejahterkan dia yang memegang mobil itu, padahal yang saya dengar, regulasi nya itu mobil kelompok” Ujarnya

p

Senada dengan Andi, Lipus ladus yang merupakan warga Sambirampas , kepada media ini mengatakan ” Mobil itu seharusnya diperuntukan bagi daerah – daerah yang aksesnya masih susah, tujuannya untuk meringankan beban transportasi masyarakat, tetapi yang terjadi Ongkosnya sama saja, tidak ada perbedaan menumpan Mobil DAK dan mobil pribadi, DPRD  jangan menonton persoalan ini, kalian masuk ke DPRD itu dipilih oleh rakyat dan kalian wajib menjadi penyambung Lidah Rakyat untuk mengevaluasi kinerja dan kerja pemerintah , kalau yang kerjanya tidak becus kenpa harus dipelihara, selain itu Bupati selaku atasan Dari PLT Kadis Perhubungan agar mendengar desakan – desakan warga” Ujarnya

Sebelumnya media ini memberitakan, keluhan Masyarakat terkait penggunaan mobil DAK yang terkesan cuma menguntungkan pribadi orang yang mengelola mobil tersebut dan banyak digunakan untuk kepentingan pribadi pengelola, Sampai berita ini diturunkan, media belum berhasil menghubungi Pemerintah maupun DPRD Kabupaten Manggarai Timur, untuk meminta penjelasan tentang desakan warga ini// AK – FE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *